Israel Mengakui Kedaulatan Maroko atas Sahara Barat: Langkah Penting dalam Hubungan Diplomatik

Israel mengumumkan pengakuan resmi terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat yang menjadi sengketa. Pengadilan Kerajaan Maroko mengumumkan keputusan ini pada Senin (17/7/2023).

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melaporkan keputusan tersebut kepada Raja Maroko Mohammed VI melalui sebuah surat dan menyatakan bahwa Israel akan mendaftarkan keputusannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya.

Israel juga sedang mempertimbangkan pembukaan konsulat di Kota Dakhla, wilayah Sahara Barat. Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak Israel.

"Momentum ini akan memperkuat hubungan antarnegara dan antara rakyat serta memperdalam kerja sama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan," ungkap Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, seperti dilansir Middle East Eye pada Selasa (18/7).

Keputusan ini merupakan kemenangan besar bagi Maroko yang telah berusaha meyakinkan negara-negara lain untuk mengakui kedaulatannya atas Sahara Barat.

Pada tahun 2020, Amerika Serikat (AS) mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut sebagai bagian dari Perjanjian Abraham dengan imbalan normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel.

Sengketa atas Sahara Barat berawal pada tahun 1975 ketika Spanyol, penguasa kolonial wilayah tersebut, mundur dan memicu perang selama 15 tahun antara Maroko dan Front Polisario yang berjuang untuk kemerdekaan wilayah tersebut.

Maroko menguasai sekitar 80 persen dari Sahara Barat dan menganggap seluruh wilayah ini, yang kaya akan fosfat dan sumber daya perikanan, sebagai bagian dari kedaulatannya.

Dalam pembahasan sebelumnya pada bulan Juni, pejabat Israel menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan pengakuan terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Namun, pada bulan Juli, mereka mengungkapkan bahwa pengakuan ini akan dipertimbangkan berdasarkan pelaksanaan forum tingkat tinggi yang melibatkan AS, Israel, dan negara-negara Arab.

Pada akhir tahun ini, dijadwalkan akan diadakan KTT Negev di Maroko. Pertemuan ini pertama kali diadakan pada tahun lalu di Sde Boker, Israel, dan dihadiri oleh menteri luar negeri Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maroko, dan AS.

Tujuan dari KTT tersebut adalah untuk memperdalam kerja sama antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya. Namun, bulan lalu, Maroko membatalkan pelaksanaan KTT Negev sebagai protes terhadap perluasan permukiman ilegal Yahudi dan operasi militer Israel di Jenin, Tepi Barat, yang menewaskan setidaknya 12 orang dan melukai ratusan lainnya.

Hingga saat ini, Maroko belum mengumumkan jadwal ulang pelaksanaan forum tersebut secara terbuka.

Pengakuan Israel terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat menjadi langkah penting dalam hubungan diplomatik antara kedua negara dan dapat membuka jalan menuju kerja sama yang lebih dalam di masa depan.